uu no 8 1974. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. uu no 8 1974

Mulailah timbul persoalan, termsuk penyalagunaan. 5, LN. Nomor. 31-Oct-2011 s/d. Fax. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989. View Document . Undang-undang (UU) tentang. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 06 November 1974 Tanggal Pengundangan. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 9. 1999/ No. 1933 No. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG . UU No. C. Undang-undang (UU) NO. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RIS dan Kerajaan Belanda. UU NO 43 TH 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TH 1974 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. 9. I No. 1974/ No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15. Undang-undang (UU) NO. 3783, LL SETNEG : 7 HLM. undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaianPerubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-undang (UU) TENTANG Pokok- Pokok Kepegawaian. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, yakni pada. d. 347. Jl. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. UU No. Legal Analysis. 5 Tahun 1974 dan UU No 22 Tahun 1999, 2005 USU Repository©2006 pusatlah yang akan membagi-bagikan dana tersebut kepada masing-masing daaerah, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensinya menjadi sangat terbatas. admin . AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 9. Undang-undang (UU) tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIANPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Lompat ke isi utama Navigasi kedua. 1 Tahun 1974 1. 1974. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. 11 Tahun 1974 Tentang PengairanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia1. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik f. HUKUM KEPEGAWAIAN Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dasar Hukum. Dokumen :berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut Syarat-Syarat Nikah sesuai UU Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Jumat, 15 November 2019 11:01 WIB Penulis: Arif Fajar. Bentuk. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. 8, LN. UU No. Dec 30, 2016. 3041, LL SETNEG : 17 HLM. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air UU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. 2, LN. Love. Cukup Jelas: Keterangan cukup jelas ini dimaksudkan karena setiap pasal yang ada telah jelas dan tidak perlu untuk dijelaskan lagi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. Pengertian Pernikahan Menurut UU No. Mengubah : UU No. Setelah menggelar rapat pleno di tingkat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) No. Tutup. Dari pasal-pasal di atas, dapat dirinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 1. Isi Singkat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, dan Undang-undang No. 55, TLN NO. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. UU ini mencabut Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. 5 Tahun 1979. Kewajiban Pegawai ASN. 8 Tahun 1974 Pokok- Pokok Kepegawaian DETAIL PERATURAN Abstrak. Dulu undang-undang yang digunakan adalah UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. 3. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. 47) Ps. Dokumen : Pemerintah Pusat. Penelitian ini termasuk. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Pokok-pokok Kepegawaian. PegawaiNegeri berkewajiban berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. ABSTRAK PERATURAN. Abstract. Perwakilan. UU No. U. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa dan benda–benda lain atau disebut dengan animisme dan dinamisme. Download Free PDF View PDF. 15 Tahun 2012 Perubahan ke-14 PP No. Pengujian Pasal 184 ayat (4)UU No. Bila seseorang yang belum. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2005), dan (vii) UU No. 1974. Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);. (0331) 333-531 Email. Mastrip PO. Kontak Kami. University Solutions. Nomor. ABSTRAK PERATURAN. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik f. Namun jauh sebelum lahir Undang-undang tersebut, dasar hukum yang digunakan dalam hukum kepegawaian menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut “UU Pokok Kepegawaian”). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 9/1975 jo. 86 : kebatalan perkawinan dapat dituntut oleh (hal. 1/1974 mengenai pejabat yang ditunjuk yaitu apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi pasal 7,8,9,10,11 UU No. AD Premier 9th floor, Jl. 8, LN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 (UU/1974/4) (1974) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTax Guide : UU No 8 TAHUN 1974 - Pajakku. 9 Sedangkan Syarat sahnya perkawinan : 1 )Perkawinan adalah sahrahmawati, nim. dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya. : Pokok-pokok kepegawaian. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU. pdf. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 3215, LL SETNEG : 8 HLM. Undang-Undang-8-Tahun-1974-1974. 8 Tahun 2005 tentang perubahan UU No. AD Premier 9th floor, Jl. 2014/No. 17 Tahun 2003. (Pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 8 Bentuk Undang-undang. 1/PPATK/10/2011 TENTANG. 2312, LL SETNEG : 9 HLM. pasal 39 ayat (2) huruf e UU. UU No. UU 8 Tahun 1974 KEPEGAWAIAN. U. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 12 Tahun 2006;. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. 8 Tahun 1974 jo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. 1974/ No. 30, TLN. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. PERKAWINAN. I No. Have Any Questions !. Undang-undang (UU) TENTANG Pokok- Pokok Kepegawaian8: Tahun: 1974: Tentang: POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: SOEHARTO: Status: Tidak Berlaku. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformmasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. GO. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected]Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ini berada di BAB II tentang Syarat-Syarat Perkawinan ( BAB II SYARAT PERKAWINAN ). FILE-FILE PERATURAN UU Nomor 8 Tahun 1974. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang ini; f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini ditetapkan dengan. 4, LN. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Diharapkan dari penelitian ini, dapat merevisi produk hukum tersebut (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) agar hal ini dapat memperketat dan membatasi praktik poligami, serta memberikan kepastian dalam hukum, yaitu kepastian yang diberikan oleh hukum melalui produk hukum yang dihasilkan, misalnya revisi atas UU No 1 Tahun 1974. 32 Tahun 2004; Susunan Pemerintahan Daerah Dan Kewenangannya Undang-Undang: Nomor: 8 Tahun 1974: Tahun: 1974: Tentang: Pokok-pokok Kepegawaian: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil TUN Kepegawaian : Materi Muatan Pokok: Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Bagi Pegawai Negeri Sipil sendiri, ada ketentuan yang diatur dalam UU No. Tipe Dokumen. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. 1974/ No. Kalau seseorang sudah melakukan perkawinan 2 kali,Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Tahun 1974 . UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa disebut UU perkawianan menganutAzas perkawinan Monogami relatif artinya apabila seorang suami beristri lebih dari seorang harus mendapat ijin dari pengadilan. 3219, LL SETNEG : 2 HLM. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat Widi Astuti dengan almarhum Mukalo Alam Wibowo bertentangan dengan UndangUndang karena telah melanggar syarat perkawinan. PUTUSAN Nomor 8/PUU-XIII/2015. Karena itu, dalam rangka niencapai tujuan pembangunan nasional. 22, TLN. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Menimbang a. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah . modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 8. UU No. 169, TLN NO. Undang-undang (UU) NO. 36. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. Indonesia, Pemerintah Pusat. 8, LN. Undang-undang (UU) tentang. Legal Analysis. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. 1974. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. Perkawinan. 1974/ No. 8, LN. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat terbuka. PERATURANPEDIA. 22, TLN NO. Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2023. 5/1974 meninggalkan prinsip “otonomi yang riil dan seluas-luasnya” dan diganti dengan prinsip ”otonomi yang.